Direktur Pengadaan Pisang Mas Kirana Ditahan Kejaksaan Lumajang

Lumajang - Setelah sempat mangkir dalam pemanggilan pertama, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang akhirnya menahan satu orang lagi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bibit pisang mas kirana, Rabu (13/03). Direktur QMP berinisial WKN langsung menggunakan rompi orange.

Pada tanggal 6 Maret 2024, Kejaksaan Lumajang telah menahan dua terduga korupsi bibit pisang mas kirana. Yakni inisial DA, mantan Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dan rekanan penyedia bibit pisang mas kirana MZ. 

“Kita kembali menyerahkan 1 tersangka dugaan korupsi dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut,” jelas Nizar, Kasi Pidsus Kejaksaan negeri Lumajang.

Saat itu, program dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang ini bernilai Rp 1.423.221.800. Namun, anggaran yang berasal dari APBN itu diduga dikorupsi hingga Rp 782.258.485. CV QMP sendiri merupakan pemenang tender pengadaan bibit pisang mas kirana pada tahun anggaran 2020.

WKN akan menjadi tahanan Kejaksaan Lumajang selama 20 hari untuk memudahkan proses penuntutan. Proses berikutnya yakni pemberkasan penuntut umum sebelum para tersangka disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. “Kita tinggal menunggu jadwal sidang di Tipikor Surabaya,” pungkasnya.(Yd/red)

Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.

Baca Artikel Lainnya :

1. Penguatan Jaringan KKN di Malaysia oleh STKIP PGRI Lumajang
2. Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
3. Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
4. Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
5. Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD