DKPP Lumajang : Kasus PMK Mulai Melandai

Keterangan Gambar : DKPP Lumajang : Kasu

Lumajang - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang menyampaikan perkembangan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kini mulai bisa dikendalikan. Bahkan, tingkat kesembuhan mulai naik dan penyebaran mulai menurun.

Kepala DKPP Lumajang, Hairil Diani mengatakan sejauh ini per 9 Agustus 2022, perkembangan kasus baru PMK terbilang stabil dan cenderung melandai. “Jadi kasusnya tetap, masih di angka 8.336 ekor, Alhamdulillah mulai melandai,” kata Hairil.

Menurutnya, saat ini pihaknya tengah fokus menggencarkan vaksinasi untuk sapi-sapi yang belum terpapar PMK. Hal itu dilakukan sebagai upaya, pengendalian kasus sekaligus menekan penyebaran PMK agar tidak semakin meluas.

“Sekarang kita masih menggencarkan vaksinasi. Bahkan, kemarin sudah dilakukan vaksin tahap 2 di Desa Sombo ada 200 dosis,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait laporan potong paksa belum masih ada perkembangan kasus. Sehingga, sampai saat ini belum ada sapi yang bisa diklaim untuk mendapat kompensasi ganti rugi PMK.

“Di Lumajang masih belum ada (laporan terbaru potong paksa), kompensasi ini hanya untuk daerah yang peningkatannya masih rendah,” tutupnya (Ind/red).

Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.

Baca Artikel Lainnya :

1. Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
2. Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
3. Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
4. Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
5. Keberhasilan Pelaksanaan PKM Internasional di Malaysia

---