DPRD Lumajang Akan Pantau Realisasi APBD Tahun 2022

Kedungjajang - DPRD Kabupaten Lumajang akhirnya menetapkan Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2022 menjadi Perda. Secara administrasi memang sudah diterima melalui rapat-rapat Komisi dengan mitra kerja, namun secara pelaksanaan tentunya harus dipantau ke lokasi.

H. Bukasan, Wakil Ketua DPRD Lumajang meminta agar catatan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera ditindaklanjuti. Semisal laporan anggaran 2022 sudah selesai, namun pekerjaannya ada kekurangan, maka harus segera ditindaklanjuti.

“Secara administrasi sudah selesai, tapi kita juga akan melakukan pengawasan secara riil kegiatan di lapangannya,” jelas politisi PDI Perjuangan itu, Senin (26/06/2023).

Bukasan mencontohkan penyampaian Bupati soal penanganan stunting dengan pemberian makanan tambahan (PMT). Namun, saat di lapangan masih ditemukan pemberian PMT tidak begitu maksimal, karena hanya dilakukan saat ada kegiatan Posyandu saja.

Laporan dan pelaksanaan ini yang perlu diawasi bersama, agar tujuan baik dari program tersebut menjadi maksimal. “Jangan-jangan hanya untuk laporan pada pimpinan saja, tapi pelaksanaannya tidak sesuai. Nah ini yang harus kita awasi bersama,” pungkasnya.(Yd/red)

Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.

Baca Artikel Lainnya :

1. Evaluasi Dilakukan Terhadap 718 Tenaga Pengajar Honorer di Lumajang
2. Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
3. Ketersediaan Gas LPG 3Kg di Lumajang Diterapkan dengan Kebijakan Terbaru
4. Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
5. Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD