DPRD Lumajang Segera Bahas R-APBD 2023 Bersama Mitra Kerja Komisi

Keterangan Gambar : DPRD Lumajang Segera

Kedungjajang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang menggelar rapat paripurna. Agendanya penyampaian nota keuangan tentang Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2023.

Dalam laporannya, Bupati dan Wakil Bupati Lumajang membacakan nota keuangan secara bergantian. Salah satunya soal renacan PAD Lumajang tahun 2023 ditargetkan 335,8 miliar rupaih. PAD dari 4 aitem yakni pajak daerah 120,5 miliar, retribusi daerah 21,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 5,4 miliar dan PAD lain-lain yang sah sebesar 188,3 miliar rupiah.

Oktafiani SH., MH, Wakil Ketua DPRD Lumajang menyatakan, usai rapat paripurna nota keuangan Bupati Lumajang maka akan dilanjutkan dengan pembahasan perkomisi. Komisi A,B,C dan D akan melakukan pembahasan dengan masing-masing mitra kerjanya.

Dijadwalkan, pembahasan dengan mitra kerja selama 4 hari dan diusahakan tidak sampai molor. Jika pembahasan molor, maka akan berdampak pada pengesahan R-APBD Lumajang tahun 2023. Setelah pembahasan dengan mitra kerja, dilanjutkan parpurna Pendapat Umum (PU) Fraksi DPRD Lumajang.

"Kita usahakan tidak molor, karena R-APBD Lumajang ini masuk dalam katagori yang terlambat. Sebab beberapa daerah lainnya di Jawa Timur sudah tuntas," pungkasnya.(Yd/red)

Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.

Baca Artikel Lainnya :

1. Evaluasi Dilakukan Terhadap 718 Tenaga Pengajar Honorer di Lumajang
2. Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
3. Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
4. Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
5. Ketersediaan Gas LPG 3Kg di Lumajang Diterapkan dengan Kebijakan Terbaru

---