- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
Ini Modus Korupsi DD dan ADD Kades Sumberanyar Lumajang

Keterangan Gambar : Ini Modus Korupsi DD
Lumajang - AHJ, Kepala Desa Sumberanyar Kecamatan Rowokangkung ditahan Kejaksaan Negeri Lumajang. AHJ terjerat kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 dan 2021.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lumajang Yudhi Teguh Santoso menyatakan pada tahun 2020, Desa Sumberanyar dapat DD dan ADD sebesar 1,5 miliar. Sedangkan tahun 2021 dapat dana 1,4 miliar rupiah. Taksiran kerugian negara mencapai 500 jutarupiah. "Hari ini AHJ Kades Sumberanyar langsung kita tahan," jelas Yudhi, Kamis (08/12/2022).
Mudusnya, ketiaka DD dan ADD cair, semua dana langsung diambil semuanya oleh kepala desa. Setiap pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang akan melaksanaan kegiatan harus melapor dan meminta dana kepada kepala desa.
Akibatnya, pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan desa menjadi terhambat. Disamping itu, sejumlah pembangunan dan kegiatan desa tidak bisa terlaksana tepat waktu dan pelaporan pembangunan dan kegiatan menjadi terhambat.
"Hal itu (keterlambatan red) dikarenakan semua anggaran dipegang oleh kepala desa," jelasnya.
Atas perbuatannya, AHJ terancam pasal primer pasal 2 ayat 1 dan subsider pasal 2 Jo 18 ayat 1 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU RI nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.(Yd/red)
Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.
Baca Artikel Lainnya :
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Ketersediaan Gas LPG 3Kg di Lumajang Diterapkan dengan Kebijakan Terbaru