Komisi A DPRD Lumajang Ajak Warga Lumajang Buat IKD

Lumajang - Komisi A DPRD Lumajang menggelar talkshow di Radio Gloria FM dengan tema Dewan Mendengar. Talkshow DPRD bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) mensosialisasikan tentang pembuatan, percepatan dan kewajiban masyarakat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Hj. Nur Hidayati M.Si anggota Komisi A DPRD Lumajang dari Fraksi NasDem menyatakan bahwa Dispendukcapil merupakan Dinas yang melayani. DPRD Lumajang berharap kepada Dispendukcapil dalam melakukan pelayanan adalah kecepatan pelayanan dengan mudah dan setara. Kemudian keakuratan data, pelayanan yang lebih merata dan kemudahan dalam mengakses pelayanan pengurusan administrasi kependudukan.

“Jadi administrasi kependudukan ini adalah hak bagi semua warga negara Indonesia. Jadi masyarakat punya KK, punya KTP dan lainnya adalah hak,” jelas Nur Hidayati, Senin (29/04/2024).

Hariyanto, Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dispendukcapil Lumajang menyatakan pada tahun 2024 pembuatan IKD sudah mencapai 30 persen wajib KTP sudah memiliki IKD. Bagi masyarakat yang akan membuat IKD, syaratnya harus memiliki HP android dengan spesifikasi tertentu.

Untuk mempercepat penyampaian informasi soal IKD, Dispendukcapil akan menggandeng Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Muslimat dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Bagi masyarakat yang sudah memiliki IKD, maka semua proses pengajuan identitas kependudukan langsung online menggunakan HP yang dimilikinya.

“Kita akan terus sosialisasikan agar masyarakat yang memiliki android untuk juga membuat IKD,” pungkasnya.(Yd/red)

Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.

Baca Artikel Lainnya :

1. Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
2. Evaluasi Dilakukan Terhadap 718 Tenaga Pengajar Honorer di Lumajang
3. Ketersediaan Gas LPG 3Kg di Lumajang Diterapkan dengan Kebijakan Terbaru
4. Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
5. Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD