- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
Langgar Etik, Bawaslu Beri Rekom KPU Lumajang Kasus PPK Pasirian

Keterangan Gambar : Langgar Etik, Bawasl
Lumajang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lumajang menuntaskan pemeriksaan 47 penyelenggara pemilu di Kecamatan Pasirian. Pemeriksaan dilakukan karena adanya perintah dari salah satu anggota PPK, agar PPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melakukan survei elektabilitas Calon Bupati Lumajang 2024.
Muhammad Farhan, Komisioner Bawaslu Lumajang Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menyatakan dari lima PPK, 4 PPK mengaku tidak mengetahui tugas tambahan tersebut. Sedangkan tugas tambahan berupa survei Calon Bupati Lumajang berasal dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin). Dimana, Divisi Rendatin dipegang oleh Nauval Haidar Baldat.
“Mengarah pada satu nama, yakni Divisi Rendatin inisial NHB,” jelas Farhan saat melakukan konferensi pers di kantor Bawaslu Lumajang, Kamis (18/07/2025).
Dari pengakuannya, bahwa tak ada yang memerintahkan dan murni inisiatif sendiri untuk mengetahui peta politik kekuatan para Calon Bupati Lumajang 2024. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh NHB telah memenuhi unsur pelanggaran etik yang cukup berat.
Bawaslu sudah mengirimkan surat rekomendasi, bahwa yang bersangkutan telah memenuhi unsur melakukan pelanggaran etik. Untuk sanksinya, apakah peringatan terakhir atau pemberhentian tetap, tentu sudah menjadi ranah KPU Lumajang. “Kita sampaikan bahwa yang bersangkutan memenuhi unsur pelanggaran etik, kalau kita lihat etik cukup berat,” pungkasnya.(Yd/red)
Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.
Baca Artikel Lainnya :
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Ketersediaan Gas LPG 3Kg di Lumajang Diterapkan dengan Kebijakan Terbaru
- Jelajah Wisata Lumajang Bersama Komunitas Touring Motor
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Evaluasi Dilakukan Terhadap 718 Tenaga Pengajar Honorer di Lumajang