- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
Lumajang Raih Penghargaan Konten Berita Terpopuler Nasional

Keterangan Gambar : Lumajang Raih Pengha
Lumajang - Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berhasil menduduki puncak kejayaan dengan meraih Penghargaan Peringkat I Tingkat Nasional untuk Kategori Provinsi/Kabupaten/Kota Terbaik Konten Berita Terpopuler.
Prestasi tersebut diraih dalam Anugerah Media Center (AMC) 2024 yang diselenggarakan di Trans Convention Center, Kota Bandung, Jawa Barat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, pada malam penghargaan yang berlangsung Selasa, 5 Maret 2024.
Agus Triyono, dalam wawancara setelah acara, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menginformasikan berbagai program, kebijakan pemerintah, pelayanan, dan partisipasi publik dalam pembangunan di Lumajang.
"Penghargaan ini merupakan bukti prestasi luar biasa dalam bidang diseminasi informasi, yang menempatkan Lumajang setara dengan provinsi/kabupaten/kota lain se-Indonesia dalam kategori konten berita populer," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menyatakan rasa syukurnya atas pengakuan dan apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Dirinya berharap kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat dapat terus ditingkatkan, untuk mendukung diseminasi informasi yang lebih luas dan mendalam kepada masyarakat.
Mustaqim juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberhasilan tersebut, termasuk jajaran Pimpinan atas arahan dan bimbingannya, serta Perangkat Daerah, Humas/Penerangan Forkopimda, dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa di Lumajang. Mereka telah memainkan peran penting dalam menjalin komunikasi publik yang efektif dan berkontribusi dalam proses penyerapan, pengolahan, dan penyebaran informasi hingga ke tingkat desa.
"Penghargaan ini bukan hanya simbol keberhasilan, tetapi juga motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat, sejalan dengan harapan untuk mencerdaskan publik melalui informasi yang akurat dan bermanfaat," pungkasnya.(Kom/red)
Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.
Baca Artikel Lainnya :
- Jelajah Wisata Lumajang Bersama Komunitas Touring Motor
- Evaluasi Dilakukan Terhadap 718 Tenaga Pengajar Honorer di Lumajang
- Keberhasilan Pelaksanaan PKM Internasional di Malaysia
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD