- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
Lumajang Terus Berinovasi Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Keterangan Gambar : Lumajang Terus Berin
Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berinovasi dalam mengikuti perkembangan era teknologi yang pesat dengan mendigitalkan sistem pembayaran pajak daerah. Langkah tersebut diambil untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penerimaan pajak.
Kepala Sub. Bidang Monitoring dan Evaluasi dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang, Dwi Adi Harnowo menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam acara Talkshow program Jelajah Informasi dan Berita (Jelita).
"Kami telah menyediakan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam pembayaran pajak daerah, tidak hanya melalui petugas pungut pajak, tetapi juga melalui layanan m-Banking, transfer via ATM Bank, dan di minimarket atau ritel modern," ungkapnya.
Dalam tema "Digitalisasi Pajak Daerah", Adi Harnowo menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan perbaikan untuk mempermudah proses pembayaran pajak.
"Kami fokus pada inovasi untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak," terang dia.
Dalam kesempatan itu, Adi Harnowo menyoroti kemudahan akses informasi pajak melalui aplikasi web resmi BPRD Lumajang di sppt.bprd.lumajangkab.go.id. Melalui aplikasi ini, wajib pajak dapat memeriksa dan mengakses riwayat pembayaran pajak mereka dengan memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP).
"Informasi riwayat pajak tersedia mulai tahun 2017, sehingga wajib pajak dapat mengelola dan memantau pembayaran mereka secara efisien," jelasnya.
Acara yang diselenggarakan di Studio LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (20/6/2024) pagi ini juga melibatkan interaksi langsung dengan pendengar radio. Pendengar dapat mengajukan pertanyaan terkait pembayaran pajak dan memahami lebih dalam tentang sistem pajak daerah, yang dijawab dengan jelas dan komprehensif oleh narasumber.
Langkah digitalisasi tersebut tidak hanya mempermudah proses administrasi pajak, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan terus menerusnya inovasi, Pemerintah Daerah Lumajang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dalam semua sektor.(Kom/red)
Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.
Baca Artikel Lainnya :
- Ketersediaan Gas LPG 3Kg di Lumajang Diterapkan dengan Kebijakan Terbaru
- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD