Pembinaan Auditi di Lumajang, Pj. Bupati Lumajang Tekankan Pentingnya Pengawasan
Pj. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni (Yuyun) meminta Inspektur dan jajaran Inspektorat Kabupaten Lumajang untuk bisa mengawal seluruh pegawai di Lingkungan Pemkab Lumajang, dalam melaksanakan tugas agar tetap berada di jalur yang benar.

Image: Pembinaan Auditi di ...

Pj. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni (Yuyun) meminta Inspektur dan jajaran Inspektorat Kabupaten Lumajang untuk bisa mengawal seluruh pegawai di Lingkungan Pemkab Lumajang, dalam melaksanakan tugas agar tetap berada di jalur yang benar.

"Proses pengawasan ini seharusnya lebih banyak dilakukan untuk preventif atau pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga pengawasan ini bisa menjadi pengarah dalam melaksanakan tugas agar selalu di koridor yang benar," ujar dia saat membuka kegiatan Pembinaan Auditi Bagi Perangkat Daerah, dalam rangka Sosialisasi Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri RI dan Kejaksaan RI dan Kepolisian RI, bertempat di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Senin (11/12/2023).

Yuyun juga menyampaikan, bahwa pengawas internal di Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah inspektorat, sedangkan pengawas eksternal biasanya ada dari kejaksaan atau polri.

"Saya harap pengawasan baik dari internal maupun eksternal, agar selalu berkoordinasi dalam pelaksanaannya," harapnya.

Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati Lumajang berpesan kepada Inspektorat Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan sinergisitas, koordinasi dan kolaborasi yang baik antara APIP dan APH dalam penanganan laporan, atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, juga harus memperhatikan batasan waktu penyelesaian laporan atau pengaduan berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi dengan melakukan monitoring dan pengawasan secara optimal.

Serta, buat pola pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dan berkesinambungan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dengan mendasari ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"Saya berharap setiap perangkat daerah dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan segera melakukan tindak lanjut atas hasil kegiatan ini, sehingga kedepan proses pembangunan di Kabupaten Lumajang bertambah banyak," harapnya. (Kominfo-lmj/Ad)

Sumber : https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXGNeZdu

Baca Artikel Lainnya :