- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
Warga Bades Adukan Dugaan Pungutan PTSL ke Kejaksaan Negeri Lumajang

Keterangan Gambar : Warga Bades Adukan D
Lumajang - Sekitar 4 orang warga Dusun Purut Desa Bades Kecamatan Pasirian mendatangi Kejaksaan Negeri Lumajang. Warga mengadukan dugaan pungutan terkait Program Sertifikat Tanah Gratis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh oknum perangkat desa serta pengembang tanah kavling. Ketika sertifikat tanah sudah jadi warga disuruh menebus dengan uang sebesar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta.
Hal itulah yang membuat warga mengadukan perkara ini ke Kejaksaan Negeri Lumajang didampingi oleh Pengacara Indra Hosy Effendhy S.H M.H. Sebenarnya ada 24 orang yang telah mendaftarkan PTSL tersebut, namun yang datang ke Kejaksaan hanya empat orang saja lantaran keterbatasan ruangan.
"Intinya kami akan melakukan pengawalan terkait perkara ini" kata Indra Kamis, (30/6/2022).
Sementara menurut informasi yang didapat dari Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lumajang Yudhi Teguh Santoso mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan pengaduan tersebut oleh 4 warga Desa Bades Kecamatan Pasirian. Warga mendatangi karena adanya dugaan pungutan yang tidak sesuai aturan.
Dugaan ini berawal ketika ada perumahan yang menjual tanah kavling namun tanah tersebut belum ada SHM dari desa, seharusnya dimasukkan secara reguler. Namun oleh desa dimasukkan ke program PTSL dan ada pungutan sebesar 3 juta.
Kemudian pihaknya akan melakukan tindak lanjut terkait laporan tersebut dan melakukan telaah terlebih dahulu. Semisal tidak ada unsur pidananya maka akan dihentikan, jika ada maka akan ditindaklanjuti ke penyidikan.
"Kita telaah terlebih dahulu ya dan pulbaket data" kata Yudhi.
Pihaknya juga akan memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan dan kemungkinan juga Kepala Desa Bades juga. "Kami pelajari terlebih dahulu laporannya" tutupnya.(Ind/yd/red)
Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.
Baca Artikel Lainnya :
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Ketersediaan Gas LPG 3Kg di Lumajang Diterapkan dengan Kebijakan Terbaru
- Keberhasilan Pelaksanaan PKM Internasional di Malaysia
- Penguatan Jaringan KKN di Malaysia oleh STKIP PGRI Lumajang