- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
Warga Lumajang Diminta Tak Bekerja Keluar Negeri Secara Ilegal

Keterangan Gambar : Warga Lumajang Dimin
Lumajang - Saat hari raya Idul Fitri banyak warga yang bekerja ke luar negeri pulang kampung atau mudik. Momentum tersebut ternyata kadang dijadikan momentum untuk mengajak sanak keluarganya untuk ikut bekerja ke luar negeri atau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Jika lewat jalur yang resmi atau legal, maka ajakan tersebut tak akan menjadi persoalan. Akan tetapi ada saja warga Lumajang yang tergiur menjadi pekerja migran lewat jalur non prosedural alias ilegal. Mereka biasanya menggunakan jasa-jasa penyalur ilegal yang biasa disebut tekong.
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang, Indra Wibowo Leksana memberikan imbauan keras kepada masyarakat Lumajang untuk tidak terperangkap dalam jaringan pencari tenaga kerja ilegal, atau yang lebih dikenal dengan sebutan tekong. Imbauan tersebut disampaikan dalam kesempatan menjadi Inspektur Upacara dalam peringatan 17-an Korpri di halaman Kantor Bupati Lumajang.
Indra menegaskan bahwa masyarakat Lumajang harus waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri melalui jalur non-prosedural. Masyarakat harus sadar bahwa bekerja di luar negeri harus melalui jalur yang legal dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang terpengaruh oleh rayuan-rayuan dari tekong. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terkait proses menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara legal. Pemerintah sangat prihatin dengan masih adanya masyarakat yang terjebak oleh makelar tak bertanggung jawab.
Indra berharap agar seluruh masyarakat, khususnya peserta upacara, dapat ikut serta dalam sosialisasi mengenai prosedur penempatan dan perlindungan bagi PMI. Langkah tersebut diambil untuk meminimalisir pengiriman PMI secara ilegal atau di luar prosedur yang berlaku.
"Saya berharap agar setiap peserta upacara, terutama mereka yang berada di tingkat kelurahan, dapat menyampaikan pesan kepada kepala lingkungan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan. Sampaikan bahwa untuk bekerja di luar negeri, harus melalui prosedur yang benar dengan menghubungi kantor Disnaker yang berada di Jalan Veteran," harapnya.
Imbauan tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat Lumajang agar lebih waspada dan bijak dalam menghadapi tawaran pekerjaan di luar negeri, sehingga terhindar dari risiko yang merugikan baik dari segi legalitas maupun perlindungan hak-hak para PMI.(Kom/red)
Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.
Baca Artikel Lainnya :
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Ketersediaan Gas LPG 3Kg di Lumajang Diterapkan dengan Kebijakan Terbaru
- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang