Bupati Lumajang Tak Puas Jawaban Pemerintah Atas PU F-PPP Perda Madin

Lumajang - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Pandangan Umum Fraksi menanyakan tentang tindak lanjut dari Perda nomor 14 tahun 2014 tentang Pendidikan Diniyah. Pasalnya, sejak diresmikan, Perda tersebut belum dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup)-nya sebagai peraturan pelaksananya.

Saat jawaban pemerintah pada Paripurna di DPRD Lumajang, Jum’at (16/06/2023), Bupati Lumajang membacakan jawaban pemerintah dari hasil pembahasan tim. Namun, Cak Thoriq terlihat tidak puas dengan jawaban tim, karena jawabannya dirasa belum sesuai dan merupakan penjelasan berulang.

“Iki kok jawabannya ngene mane rek, jawaban gerakan sekolah mengaji itu, ini penjelasan berulang,” ucap Cak Thoriq saat membacakan jawaban pemerintah terhadap Pandangan Umum (PU) Fraksi PPP soal Perda Madin.

Dimana, jawaban pemerintah : Terkait Keberadaan Peraturan Bupati tentang Madin sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pendidikan DIniyah, akan dikoordinasikan dengan OPD terkait untuk segera direalisasikan. “Kita sudah punya Perbup Gerakan Sekolah Mengaji, tapi jawabannya begini lagi,” tegas cak Thoriq.

PPP menilai agar Perda nomor 14 Tahun 2018 segera dibuatkan Peraturan Bupatinya, karena Perbup Madin yang diperlukan oleh sekolah Madin.(Yd/red)

Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.

Baca Artikel Lainnya :

1. Keberhasilan Pelaksanaan PKM Internasional di Malaysia
2. Penguatan Jaringan KKN di Malaysia oleh STKIP PGRI Lumajang
3. Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
4. Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
5. Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung