DPRD Lumajang Dorong Optimalisai PAD Pasir dan PBB

Keterangan Gambar : DPRD Lumajang Dorong

Lumajang - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun anggaran 2023 mulai dilakukan. DPRD meminta adanya peningkatan sejumlah sektor pendapatan asli daerah (PAD).

H. Bukasan, Wakil Ketua DPRD Lumajang menyatakan PAD pasir harus digenjot. Adanya portal terpadu di stocpile terpadu dirasa cukup membantu dalam peningkatan PAD pasir. Pasalnya, ada peningkatan signifikan hingga 100 persen dibanding sebelumnya.

Meskipun, target PAD pasir belum sampai 50 persen meskipun sudah masuk di bulan ke 9 tahun 2022. "Ada peningkatan signifikan, meskipun target PAD pasir belum sampai 50 persen," jelas politisi PDI Perjuangan itu, Selasa (27/09/2022).

Disamping pasir, Bukasan juga menyarankan peningkatan PAD dari Pajak Bumi Bangunan (PBB). Caranya dengan memperbanyak surat pemberitahuan tahunan (SPT) Perkotaan dan Perdesaan (P2).

Oleh sebab itu, DPRD menyarankan pemerintah memberikan kemudahan pecah sertifikat. Dengan mempermudah pecah sertifikat, maka PBB-P2 juga akan banyak.

Jika sebelumnya hanya satu sertifikat, jika sudah dipecah menjadi dua atau lebih sesuai dengan ahli waris, maka PAD dari PBB-P2 juga akan meningkat. "Pemerintah harus kerjasama dengan pihak desa agar mempermudah pecah sertifikat," pungkasnya.(Yd/red)

Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.

Baca Artikel Lainnya :

1. Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
2. Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
3. Ketersediaan Gas LPG 3Kg di Lumajang Diterapkan dengan Kebijakan Terbaru
4. Evaluasi Dilakukan Terhadap 718 Tenaga Pengajar Honorer di Lumajang
5. Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi

---