DPRD Lumajang Dorong Prestasi WTP Terus Ditingkatkan

Lumajang - Ketua DPRD Lumajang Eko Adis Prayoga atas raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022. Pasalnya, Kabupaten Lumajang sudah 5 kali berturut-turut meraih WTP LHP dari BPK RI.

“Kami DPRD Lumajang mengapresiasi kinerja Pemkab Lumajang sehingga bisa menerima WTP LHP tahun 2022,” ujar Eko kepada Lumajangsatu.com, Selasa (30/05/2023).

Raihan WTP LHP BPK RI merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal itu adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam mengelola uang rakyat dan juga bentuk tanggung jawab pengawasan DPRD pada realisasi penggunaan uang negara.

“Meskipun ada catatan yang harus segera diperbaiki. Kami berharap prestasi dalam tanda kutip ini terus dipertahankan dan ditingkatkan,” terang politisi PKB itu.

Saat menerima WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur di Kantor BPKP Jatim Sidoarjo, ada sejumlah catatan yang harus segera diperbaiki. DPRD juga meminta pemerintah untuk segera melakukan perbaikan agar WTP yang diraih benar-benar sesuai dengan yang terealisasi dalam pengelolaan keuangan.

“Raihan WTP ini juga menjadi tolak ukur dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh negara,” pungkasnya.(Yd/red)

Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.

Baca Artikel Lainnya :

1. Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
2. Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
3. Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
4. Keberhasilan Pelaksanaan PKM Internasional di Malaysia
5. Penguatan Jaringan KKN di Malaysia oleh STKIP PGRI Lumajang