Hindari Konflik Tambang Pasir di Lumajang, Polisi Lakukan Mediasi

Keterangan Gambar : Hindari Konflik Tamb

Lumajang - Akibat bentuk protes sopir truk pasir kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang di depan Portal Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian dengan menumpahkan pasir, lantaran jalan tersebut tidak boleh dilalui lantaran bukan jalannya tambang. Sehingga membuat arus lalu lintas terhambat dijalan tersebut. 

Polemik dan permasalahan terkait tambang pasir di Kabupaten Lumajang, hingga saat ini masih terus terjadi. Kondisi ini membutuhkan solusi cepat dan tepat.

Kejadian ini berawal pada hari Rabu, (9/11/2022) sehingga Kapolsek Pasirian AKP Agus Sugiharto dengan dinas terkait melakukan mediasi. Supaya masalah ini cepat terselesaikan dan dapat beraktivitas seperti sediakala.

Dari hasil mediasi ini dapat disepakati bahwa pemilik armada truk bersedia untuk membersihkan pasir yang telah ditumpahkan di jalan. Selanjutnya pasir ini akan diserahkan kepada pemiliknya dan dibawa ke stokepile, karena tambang ini dilengkapi dengan SKAB dan berijin resmi.

Terakhir, bahwa pemilik armada menyepakati tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menaati peraturan Pemkab Lumajang. 

"Alhamdulillah dari hasil mediasi tersebut disepakati dan kondisi sekarang aman serta kondusif" kata Agus Jumat, (11/11/2022).

Hingga berita ini diturunkan kondisi dilapangkan aman terkendali dan armada truk pasir sudah melintasi jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang (Ind/red).

Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.

Baca Artikel Lainnya :

1. Keberhasilan Pelaksanaan PKM Internasional di Malaysia
2. Evaluasi Dilakukan Terhadap 718 Tenaga Pengajar Honorer di Lumajang
3. Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
4. Penguatan Jaringan KKN di Malaysia oleh STKIP PGRI Lumajang
5. Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD

---