- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
Kabupaten Lumajang Kembali Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-turut
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq bersama Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Eko Adis Prayoga menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur di Kantor BPKP Jatim Sidoarjo, Kamis (25/5/2023).

Image: Kabupaten Lumajang K...
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq bersama Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Eko Adis Prayoga menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur di Kantor BPKP Jatim Sidoarjo, Kamis (25/5/2023).
Ditemui usai menerima penghargaan tersebut, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq menyampaikan, bahwa Opini WTP merupakan sebuah keharusan bagi Pemerintah Daerah. Pasalnya, laporan keuangan daerah memang harus sesuai dengan sistem akuntasi negara.
"Saya dan Bunda Indah Masdar sejak awal berkomitmen, bahwa hasil pemeriksaan BPK bukanlah standart prestasi, tapi adalah keharusan dan kewajiban sebagai penyelenggara negara," ujarnya.
Cak Thoriq juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah yang telah bekerja keras untuk menyajikan data keuangan yang baik.
"Terima kasih, masyarakat Lumajang. Dan, juga terima kasih seluruh OPD yang bekerja keras menyajikan data yang valid sehingga memudahkan proses pemeriksaan BPK," katanya.
Sementra itu, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi mengungkapkan, bahwa kehadiran Bupati/Walikota dan Ketua DPRD merupakan political appointee dalam menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 23.
"Diberikanlah laporan hasil keuangan kepada dua mandatory rakyat. Kepada bupati diharapkan bisa menjadi evaluator dalam menjalankan rencana program. Sedang, untuk Ketua DPRD untuk fungsi pengawasan. Agar dalam menjalankan kegiatannya, Bupati/ Walikota bisa terpantau dan meminimalisir hal yang tidak diinginkan," ungkapnya. (Kominfo-lmj/Fd)
Sumber : https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXGMfpNs
Baca Artikel Lainnya :
- Bupati Lumajang: Kami Disumpah Mengabdi Kepada Rakyat, Bangsa dan Negara
- Dukung Ekonomi Desa, TMMD ke-123 Hadir dengan Beragam Program Bermanfaat
- Momentum HPSN 2025 di Lumajang: Aksi Nyata Menuju Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
- Gerbang Wisata Senduro Siap Sambut Wisatawan, Tahap Finishing Segera Rampung
- Dari Lumajang untuk Indonesia, Segoro Topeng Kaliwungu Masuk Karisma Event Nusantara 2025
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Penguatan Jaringan KKN di Malaysia oleh STKIP PGRI Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Maksud saya warna semir ?
- Makasih
- 081232290469
- Makasih...????
- Apa yg dimaksud dg seorang Zindiq ?