- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
Komisi A DPRD Lumajang Bertemu Perangkat Desa Sumberanyar Soal TKD

Keterangan Gambar : Komisi A DPRD Lumaja
Kedungjajang - Komisi A DPRD Lumajang menerima aduan atas polemik pengelolaan tanah kas desa (TKD) Sumberanyar Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. DPRD kemudian bertemu dengan pihak Perangkat Desa dan dari Pemerintah Lumajang yang diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Polemiknya adalah TKD Sumberanyar seluas 12 hektar sudah disewakan kepada pihak ketiga sebanyak dua orang. Sementara itu, pihak Desa sudah mengeluarkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) dan Peraturan Desa (Perdes) tentang luasan TKD yang dikelola oleh Perangkat Desa.
Saat musim tebang tebu tiba, tiba-tiba salah satu penyewa lahan TKD berinisial Y, akan menebang tebu dan tentunya ditolak oleh Perangkat Desa. Karena tak ada solusi, akhirnya Y mengadukan perangkat Desa kepada polisi, begitu pula sebaliknya. Akhirnya, para pihak datang ke Komisi A DPRD, namun dari pihak penyewa tak hadir dalam pertemuan yang digelar pada Rabu (03/04) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lumajang.
Gatot Sarworubedo, Ketua Komisi A DPRD Lumajang menyatakan pihaknya meminta agar persoalan tersebut dicarikan jalan tengah. Dewan meminta DPDM selaku pembina Desa melakukan mediasi agar ditemukan jalan tengah, sehingga perseolan tersebut tak masuk ranah hukum.
“Kita tidak mungkin memutuskan ya, jadi kita minta DPMD menyelesaikan persoalan ini selama 7 hari tujuh malam,” jelas Gatot kepada Lumajangsatu.com, Kamis (04/04/2023).
Jika dalam tenggat waktu yang telah ditentukan belum juga ada penyelesaian, maka DPRD akan mengeluarkan rekomendasi. “Jika tak ada jalan tengah, maka kita akan mengeluarkan rekomendasi atas polemik TKD Sumberanyar yang sudah berlarut-larut tersebut,” pungkasnya.(Yd/red)
Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.
Baca Artikel Lainnya :
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
- Keberhasilan Pelaksanaan PKM Internasional di Malaysia