- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
Komisi A DPRD Lumajang Respon Aduan Warga Soal Pembagian Huntab

Keterangan Gambar : Komisi A DPRD Lumaja
Lumajang - Komisi A DPRD Lumajang melakukan kunjungan ke Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro. Kedatangan wakil rakyat itu untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat soal pembagian tempat relokasi korban erupsi Semeru.
Abdul Rahman Saleh, anggota Komisi A DPRD Lumajang menyatakan, bahwa ada laporan sekitar 50 warga yang berada di zona merah tak dapat jatah hunian relokasi. Akhirnya, DPRD datang ke Sumberwuluh untuk melakukan kroscek dan menemui Kepala Desa Sumberwuluh.
Dari penjelaskan Kepala Desa, memang ada satu RT yang dimasukan dalam peta zona merah rawan bencana. Namun, setelah muncul peta dari BNPB, ternyata kawasan tersebut tidak masuk zona merah, sehingga warga di lokasi tersebut tak dapat hunian relokasi.
"Tapi ada 3 warga yang dapat, nah ini yang menjadi kecemburuan. Tapi setelah dicek, tiga warga itu ternyata berbeda RT dan masuh peta zona merah," terang politisi PKB itu, Selasa (21/02/2023).
Dalam diskusi, juga ditemukan bahwa ada modus pecah KK yang dilakukan oleh warga. Dimana, yang dimasukan dalam pendataan adalah KK terbaru, sedangkan KK induk tidak didaftarkan. Setelah dapat pembagian hunian relokasi, barulah KK induk juga didaftarkan dapat bantuan hunian relokasi.
"Jadi ada oknum masyarakat yang melakukan pecah KK agar bisa dapat lebih dari dua hunian relokasi," terangnya.
DPRD rencananya akan melakukan rapat bersama, mulai dari BPBD, Dispenduk Capil, Desa, Kecamatan dan pemangku kebijakan yang lainnya. Rapat akan membahas tentang pembagian hunian relokasi agar benar-benar tepat sasaran dan tak ada kecemburuan sosial di masyarakat.(Yd/red)
Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.
Baca Artikel Lainnya :
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD