- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
Komisi A DPRD Prihatin 2 Kades di Lumajang Terjerat Korupsi

Keterangan Gambar : Komisi A DPRD Prihat
Kedungjajang - Komisi A DPRD Lumajang prihatin dua kepala desa (Kades) di Lumajang terjerat kasus korupsi. AHJ Kades Sumberanyar Kecamatan Rowokangkung ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lumajang dalam kasus korupsi.
Sedangkan LSM, Kades Krai Kecamatan Yosowilangun ditetapkan korupsi oleh penyidik Polda Jatim. Kasunya juga sudah dilimpahkan ke Kejeksaan Negeri Lumajang.
"Kami sangat prihatin dua kepala desa di Lumajang terjerat kasus korupsi," ujar Dra. Hj, Nur Hidayati M.Si, anggota Komisi A DPRD Lumajang, Kamis (19/01/2023).
Komisi A DPRD sebenarnya sudah melakukan sidak ke dua desa yang bermasalah tersebut. Bahkan, DPRD sudah memberikan rekomendasi secara lisan dan tertulis kepada dua kepala desa itu.
"Namun, rekomendasi DPRD nampaknya tidak diindahkan sehingga kasusnya sampai ke jalur hukum," papar politisi NasDem itu.
Dewan meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Camat aktif melakukan pengawasan. Camat dan DPMD juga diminta aktif melakukan pendampingan Kepala Desa dalam penggunaan ADD, DD dan BKK, agar kepala desa tak salah.
"Jika Kades salah, terus didampingi dan diingatkan hingga Kades bisa melaksaann keuangan desa dan tepat dan benar," pungkasnya.(Yd/red)
Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.
Baca Artikel Lainnya :
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Keberhasilan Pelaksanaan PKM Internasional di Malaysia
- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Ketersediaan Gas LPG 3Kg di Lumajang Diterapkan dengan Kebijakan Terbaru