Komisi C DPRD Lumajang Dorong Penggunaan BTT Atasi PMK

Keterangan Gambar : Komisi C DPRD Lumaja

Lumajang - Komisi C DPRD Lumajang mendorong pemerintah segera mengeluarkan anggaran belanja tak terduga (BTT). Anggaran tersebut dikeluarkan untuk mengatasi merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak sapi.

"Kemarin saat rapat dengan mitra yakni Badan Pengelola Keuangan Darah agar BTT segera dikeluarkan untuk mengatasi PMK," ujar Hadi Nur Kiswanto, Ketua Komisi C DPRD Lumajang, Senin (13/06/2022).

Informasinya, BTT sudah dalam proses penyaluran untuk menangani PMK. Komisi C DPRD juga meminta perusahaan daerah seperti PD Semeru, PDAM dan PDAM untuk menyalurkan CSR-nya untuk mengatasi PMK selama tidak melanggar hukum.

"Kalau bisa perusahaan daerah juga mengeluarkan CSR-nya untuk mengatasi PMK ini," papar politsi PPP itu.

Penanganan dampak PMK sangat penting, karena ternak khususnya sapi di Lumajang menjadi barang berharga bagi petani. Saat ini, banyak hewan ternak sapi yang sakit PMK bahkan puluhan sapi mati.

PMK yang semakin menyebar luas juga berdampak pada harga sapi yang anjlok. Tak hanya itu, pedagang daging dan kuliner dengan bahan baku daging sapi juga terkena imbas. "Efeknya sangat besar, maka perlu penanganan menyeluruh dan cepat," pungkasnya.(Yd/red)

Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.

Baca Artikel Lainnya :

1. Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
2. Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
3. Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
4. Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
5. Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang

---