Komisi C DPRD Sebut Tiang Internet Bisa Jadi Tambahan PAD Lumajang

Keterangan Gambar : Komisi C DPRD Sebut

Lumajang - Seiring dengan kemajuan teknologi, maka banyak peluang bisnis yang bisa diciptakan. Tak terkecuali, bagi Pemerintah Daerah (Pemda) juga bisa mencipatkan peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menarik retribusi pada bisnis-bisnis baru tersebut.

Hadi Nur Kiswanto, Ketua Komisi C DPRD Lumajang menyatakan, saat ini mulai marak bisnis internet lokal dan TV Kabel. Kemudian banyak tiang-tiang internet yang ada di pinggir jalan selain tiang Telkom dan PLN.

Maka, Pemkab bisa membuatkan dasar hukum berupa Peraturan Deerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) agar tiang-tiang dipinggir jalan itu bisa dikenakan retribusi. Jika tiang-tiang yang berjumlah ribuan tersebut ada retribusi, maka potensi PAD akan bertambah.

"Sekarang kan muncul tiang-tiang internet lokal dan TV Kabel, dibuatkan saja aturannya agar bisa dikenakan retribusi," jelas Hadi, Minggu (12/02/2023).

Disamping aturan tentang retribusi, kiranya juga penting mengatur tentang pemasangan tiang agar tidak mengganggu keindahan kota. Saat ini, di pinggir jalan banyak sekali tiang-tiang yang ditancapkan berada di tanah negara atau tanah-tanah milik warga.

"Itu juga perlu diatur, agar tidak merusak keindahan kota dan tidak menimbulkan konflik dikemudian harinya," pungkasnya.(Yd/red)

Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.

Baca Artikel Lainnya :

1. Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
2. Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
3. Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
4. Ketersediaan Gas LPG 3Kg di Lumajang Diterapkan dengan Kebijakan Terbaru
5. Penguatan Jaringan KKN di Malaysia oleh STKIP PGRI Lumajang

---