- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
PMII Lumajang Kritik Program CCTV Tak Bisa Tekan Aksi Kriminalitas

Keterangan Gambar : PMII Lumajang Kritik
Lumajang - Usai menggelar aksi di DPRD Lumajang, puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lumajang melanjutkan aksi ke kantor Pemkab Lumajang. Para mahasiswa ingin menemui Bupati Lumajang Thoriqul Haq yang sebentar lagi akan purna tugas tanggal 24 September 2023.
PMII ingin menyampaikan sejumlah kritik tentang kinerja Bupati dan Wakil Bupati Lumajang selama 5 memimpin Kabupaten Lumajang. Namun, hingga dua jam lebih ditunggu, Bupati Lumajang tidak bisa menemui para pendemo karena ada aktivitas diluar kantor.
Sulaiman, salah satu orator aksi demo PMII menyampaikan beberapa kritik, salah satunya tentang program seribu CCTV. Ternyata, program seribu CCTV tidak bisa menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Lumajang, karena ternyata banyak CCTV yang kurang berfungsi dengan baik.
“Program seribu CCTV, ternyata tidak menurunkan angka kejahatan di Lumajang, karena ada beberapa CCTV tak berfungsi dengan maksimal,” ungkap Sulaiman saat berorasi, Kamis (21/09/2023).
PMII juga melihat banyak jalan di Kabupaten Lumajang yang rusak parah dan banyak dikeluhkan oleh warga Lumajang. Ada juga pemenuhan air bersih di beberapa kecamatan yang kurang optimal, sehingga masih ada warga Lumajang yang mengalami krisis air bersih.
Ada juga penanganan tanggul gambiran yang jebol yang dinilai lamban, sehingga mengakibatkan kekeringan lahan pertanian dan sumur warga di Desa Boreng dan sekitarnya. PMII juga mengkritik perawatan alun-alun, dimana Pemerintah dinilai hanya bisa membangun saja tanpa bisa merawatnya.
“Tapi sayang kita dari PMII tidak bisa ditemui oleh Bupati atau Wakil Bupati Lumajang hanya ditemui oleh Sekda Lumajang,” pungkasnya.(Yd/red)
Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.
Baca Artikel Lainnya :
- Evaluasi Dilakukan Terhadap 718 Tenaga Pengajar Honorer di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Ketersediaan Gas LPG 3Kg di Lumajang Diterapkan dengan Kebijakan Terbaru