PMK Semakin Mewabah, Pedagang Daging Sapi di Lumajang Kelimpungan

Keterangan Gambar : PMK Semakin Mewabah,

Lumajang - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tak hanya merugikan petani perenak sapi. Namun, PMK juga berimbas pada pedagang sapi, penjual daging atau jagal.

Bahkan, akibat PMK, selama satu bulan terakhir omset penjual daging terjun bebas. Tak hanya dari segi penjualan, harga daging sapi juga terjun bebas.

"Sebulan ini, omsetnya turun 60-75 persen," ujar Faisal Rizal, salah seorang pedagang daging sapi di pasar Klakah, Jum'at (10/06/2022).

Jika hari-hari normal, Faisal bisa menghabisakan 2 ekor sapi. Namun, dalam sebulan terakhir 1 ekor sapi dalam sehari masih banyak sisanya. "1 ekor sapi sekarang gak habis, banyak sisanya," terangnya.

Harga daging pada hari normal 110 ribu, namun saat PMK harganya dibawah 100 ribu, bahkan ada yang menjual sampai 50 ribu. "Dari pada banyak sisa, kadang ada yang jual sampai 50 ribu," terang Kades Kutorenon itu.

Sebelum PMK melanda, Faisal memiliki pelanggan tetap seperti penjual bakso, warung makan. Saat ini, banyak warga yang kemudian takut mengkonsumsi daging sapi. Padahal, informasinya daging sapi masih aman dikonsumsi meski sedangn mewabah PMK.(Yd/red)

Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.

Baca Artikel Lainnya :

1. Keberhasilan Pelaksanaan PKM Internasional di Malaysia
2. Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
3. Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
4. Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
5. Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD

---