Polisi Jadi Tukang Tambal Jalan Dadakan di Klakah Lumajang

Lumajang- Pemandangan tidak biasa dilakukan polisi saat berada dijalan, biasanya bertugas mengatur arus lalu lintas tapi mereka justru menjadi tukang tambal jalan berlubang di ruas Jalan Raya Klakah. Anggota Polisi yang masih mengenakan pakaian dinas ini menambal jalan berlubang dengan semen.

Kapolsek Klakah Iptu Iptu Khoirin Hariyanto mengatakan, pihaknya menambal jalan berlubang di jalur yang ramai lalu lintas dengan harapan para pengguna jalan merasa nyaman dan selamat sampai di rumah.

"Kita juga ingin kurangi potensi kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) akibat kerusakan jalan raya," ujarnya.

Dia mengapresiasi kepedulian dan responsif anggota untuk menambal jalan berlubang, meskipun bukan tugas dan kewenangan mereka. Karena dirasa lokasi jalan berlubang tersebut begitu membahayakan mengingat titik jalan berlubang ada di ruas jalan yang padat pengendara.

“Kami imbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara, apalagi saat musim hujan. Adanya jalan berlubang perlu kita waspadai karena tak tampak jelas bila ada air menggenang, jangan terlalu memacu kecepatan kendaraan dan tetap safety riding,” imbaunya (Ind/hum/red).

Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.

Baca Artikel Lainnya :

1. Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
2. Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
3. Evaluasi Dilakukan Terhadap 718 Tenaga Pengajar Honorer di Lumajang
4. Keberhasilan Pelaksanaan PKM Internasional di Malaysia
5. Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD