- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
Pusat Hapus Honorer, Wabup Lumajang : Kami Berpihak pada Tenaga Honorer
Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) turut menanggapi dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 yang memuat tentang status kepegawaian, utamanya bagi tenaga honorer.

Image: Pusat Hapus Honorer,...
Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) turut menanggapi dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 yang memuat tentang status kepegawaian, utamanya bagi tenaga honorer.
Saat dimintai keterangan di kantornya, Jumat (10/6/2022), Bunda Indah mengungkapkan, bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang belum mengambil kebijakan apapun, karena petunjuk teknis belum juga disampaikan oleh kementerian.
Namun demikian, pihaknya masih berpikir positif, bahwa SE tersebut akan dapat membuka lebar peluang bagi tenaga honorer untuk berubah status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Yang paling penting kami berpikir positif dengan aturan itu, dengan harapan bahwa kementerian membuka lebar peluang mereka untuk bisa terekrut di PPPK," ungkap dia.
Selain itu, diungkapkan Bunda Indah, bahwa jumlah tenaga honorer di Kabupaten Lumajang mencapai hampir 7.000 orang, dan itu lebih banyak dari jumlah PNS. Artinya, jika keberadaan tenaga honorer dihapuskan, maka akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
"Kami pemerintah daerah lebih berpihak kepada seluruh tenaga kontrak (honorer, red) yang jumlahnya ribuan," terang dia.
Oleh karena itu, Wabup Lumajang berharap akan ada evaluasi dari pemerintah pusat terkait aturan tersebut. Dan, jika aturan tersebut dilakukan, dirinya juga berharap adanya penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penganggaran PPPK, sehingga seluruh pemerintah daerah bisa mengakomodir kebutuhan pegawai. (Kominfo-lmj/Fd)
Sumber : https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXGLf5Nw
Baca Artikel Lainnya :
- Beras Lokal Jadi Prioritas: Impor Disetop, Petani Lumajang akan Diuntungkan
- Pendapatan Pajak Reklame Lumajang Terus Naik, Pemkab Optimalkan Kepatuhan Wajib Pajak
- Puluhan Orang Tua Wisuda dari Sekolah Orang Tua Hebat, Siap Menjadi Teladan
- Momentum HPSN 2025 di Lumajang: Aksi Nyata Menuju Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
- Dari Lumajang untuk Indonesia, Segoro Topeng Kaliwungu Masuk Karisma Event Nusantara 2025
- Evaluasi Dilakukan Terhadap 718 Tenaga Pengajar Honorer di Lumajang
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Penguatan Jaringan KKN di Malaysia oleh STKIP PGRI Lumajang
- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- 6281252531393
- Makasih
- 081232290469
- Mohon penjelasannya ; semir rambut yg dibolehkan dan yg tidak...yg tidak boleh apa alasannya ?
- Apa yg dimaksud dg seorang Zindiq ?