Silpa 208 M, DPRD Lumajang Setujui LPJ Pelaksanaan APBD TA 2023

Lumajang - DPRD Kabupaten Lumajang setelah melakukan serangkaian pembahasan, akhirnya menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Kamis 27 Juni 2024. Lewat agenda Paripurna, 8 Fraksi di DPRD di Lumajang juga menyatakan setuju atas LPJ Pelaksanaan APBD T.A 2023.

Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2023 dibacakan oleh Gatot Sarworubedo. Ada sejumlah saran dan masukan atas pelaksanaan dan realisasi pelaksanaan APBD T.A 2023. DPRD berharap agar perencanaan benar-benar tepat, agar APBD bisa terserap dengan maksimal dan bisa memberikan dampak positif untuk kemajuan Kabupaten Lumajang.

Berikut Realisasi Laporan APBD 2023

1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 setelah pembahasan adalah :

• Pendapatan Sebesar Rp. 2.121.557.958.109,00
• Belanja Sebesar/Transfer Rp. 2.118.597.507.107,00
• Surplus Rp.       38.878.267.100,82

        Pembiayaan

• Penerimaan Pembiayaan           Rp. 259.637.669.877,15
• Pengeluaran           Rp.   90.126.981.788,00
• Pembiayaan Netto Rp. 169.510.688.089,00

1. Silpa APBD tahun anggaran 2023 terdiri dari :

• Surplus                     Rp     38.878.267.100,82
• Pembiayaan Netto Rp   169.510.688.089,15
• SILPA Rp   208.451.257.036,97

“Bahwa hasil telaah Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2023 secara kualitatif maupun kuantitatif telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” jelas Gatot.

Indah Wahyuni, Pj. Bupati Lumajang mengucapkan terima kasih atas persetujuan badan anggaran dan juga fraksi-fraksi DPRD Lumajang atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2023. Semua saran dan catatan penting dari Badan Anggaran dan Fraksi, akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

“Dengan telah disetujuinya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2023 kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan seluruh Fraksi yang telah memberikan Pandangan Umum, Pendapat Akhir dan saran-saran untuk pemerintah,” pungkasnya.(Yd/red)

Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.

Baca Artikel Lainnya :

1. Evaluasi Dilakukan Terhadap 718 Tenaga Pengajar Honorer di Lumajang
2. Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
3. Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
4. Penguatan Jaringan KKN di Malaysia oleh STKIP PGRI Lumajang
5. Keberhasilan Pelaksanaan PKM Internasional di Malaysia