Bebas Denda, Warga Lumajang Antusias Manfaatkan Program Pemutihan Pajak
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi angin segar bagi masyarakat Lumajang. Ribuan ... Baca

---

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi angin segar bagi masyarakat Lumajang. Ribuan pemilik kendaraan, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, kini bisa bernapas lebih lega. Kebijakan ini bukan hanya soal pembebasan denda, tetapi membawa dampak konkret bagi stabilitas ekonomi keluarga dan tertib administrasi kendaraan bermotor di daerah. Berlangsung sejak 14 Juli hingga 31 Agustus 2025, program ini disambut antusias oleh warga yang selama ini kesulitan membayar tunggakan pajak akibat beban ekonomi, terutama pasca-pandemi dan tekanan harga kebutuhan pokok. Tidak sedikit dari mereka adalah pengemudi ojek online, buruh tani, hingga pensiunan yang masih mengandalkan kendaraan bermotor sebagai alat utama mobilitas. “Alhamdulillah, saya bisa lunasi pajak motor tanpa denda. Sudah tiga tahun belum bayar karena penghasilan tak menentu. Program ini benar-benar menolong,” ungkap Suyanto, warga Kecamatan Klakah yang bekerja sebagai ojek harian. Menurut Kepala Administrasi Pelayanan Samsat Lumajang, Kusnadi, program ini tidak hanya berdampak pada warga, tetapi juga menjadi alat pemerintah dalam menata ulang basis data kendaraan. Validasi data kepemilikan kendaraan yang berpindah tangan namun belum dibalik nama menjadi salah satu fokus. Dengan data yang lebih tertib, peluang kebocoran penerimaan daerah bisa ditekan dan potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) semakin meningkat. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan prioritas kepada kelompok yang selama ini rentan secara ekonomi. Melalui penyasaran berbasis data P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), pemilik kendaraan roda dua dengan nilai PKB maksimal Rp500.000 mendapatkan pembebasan tidak hanya atas denda, tetapi juga pokok tunggakan pajak tahun 2024 dan sebelumnya. Hal serupa juga berlaku bagi pengemudi ojek online dan pemilik kendaraan roda tiga. Kaur STNK Satlantas Polres Lumajang, Supriyanto, menegaskan bahwa tertibnya kepemilikan kendaraan di Lumajang juga berdampak pada keamanan dan keterlacakan hukum. “Kalau datanya valid, proses penegakan hukum juga lebih cepat dan akurat. Ini penting bagi kita semua,” ujarnya dalam talkshow di LPPL Radio Suara Lumajang, Rabu (23/7/2025). Bagi Pemkab Lumajang sendiri, program ini membuka peluang untuk meningkatkan penerimaan PAD dari sektor yang selama ini sering terhambat karena sanksi administratif. Dengan dihapuskannya denda, masyarakat terdorong untuk segera membayar, dan itu berarti arus pendapatan daerah menjadi lebih lancar. Lebih jauh, kebijakan ini juga menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menciptakan solusi yang tepat sasaran. Di tengah naik-turunnya harga bahan bakar dan kebutuhan pokok, bantuan semacam ini menjadi bentuk kehadiran negara yang konkret dan membumi. Petugas Samsat Lumajang mencatat peningkatan volume kunjungan sejak hari pertama pemutihan diberlakukan. Dalam dua minggu pertama, ratusan warga tercatat telah menyelesaikan kewajiban pajaknya. Jumlah itu diprediksi terus bertambah seiring meningkatnya kesadaran dan penyebaran informasi ke pelosok desa. Sebagai bentuk kemudahan, Kantor Bersama Samsat Lumajang juga menyiapkan layanan informasi dan pendampingan khusus bagi warga yang mengalami kesulitan memahami syarat teknis maupun dokumen pendukung. Edukasi melalui radio, media sosial, dan balai desa juga dilakukan secara simultan. Dengan tenggat waktu hingga akhir Agustus, Pemkab Lumajang mendorong seluruh warga untuk segera memanfaatkan program ini. “Jangan tunggu nanti. Ini bukan hanya soal bayar pajak, tapi soal mengamankan hak dan legalitas atas kendaraan kita,” tegas Kusnadi. Sebagian warga bahkan memanfaatkan momen ini untuk sekaligus melakukan balik nama kendaraan, sesuatu yang selama ini tertunda akibat biaya yang cukup besar. Dengan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), proses administratif menjadi lebih ringan. Program ini diprediksi akan berkontribusi langsung pada pergerakan ekonomi lokal. Uang yang sebelumnya harus disiapkan untuk membayar denda, kini bisa dialihkan untuk kebutuhan rumah tangga, modal usaha, atau pendidikan anak. Bagi Lumajang, pemutihan pajak ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari upaya besar membangun masyarakat yang tertib, sejahtera, dan produktif. Di balik lembaran dokumen STNK yang kembali aktif, ada harapan baru yang terus bergulir di jalanan desa maupun kota.  (MC Kab. Lumajang/Bob/An-m)

---

Sumber : https://lumajangkab.go.id/berita-opd/detail/5523

Baca Artikel Lainnya :