Bupati Lumajang Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 melalui Virtual
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 melalui virtual, di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (18/8/2022).

Image: Bupati Lumajang Ikut...

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 melalui virtual, di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (18/8/2022).

Rakornas dibuka secara langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo dari Istana Negara Jakarta, bertemakan "Sinergi untuk stabilisasi harga dan ketahanan pangan".

Dalam arahannya, Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan, bahwa saat ini situasi yang dihadapi oleh Indonesia, bahkan negara-negara yang lain masih belum stabil karena masa Pandemi COVID-19 masih belum pulih.

"Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa situasi yang kita hadapi adalah situasi yang tidak mudah. Semua Negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Dimulai dari pandemi COVID-19 yang belum pulih, kemudian muncul krisis pangan, energi, keuangan, hal inilah yang saya sebut dengan keadaan yang sangat sulit. Sekali lagi ini dunia pada keadaan yang tidak normal. Sehingga harus bekerja makro, mikro dan detil angka angka harus tahu," ujarnya.

Presiden Joko Widodo juga berpesan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia agar betul-betul bisa bekerjasama dengan baik bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPID-TPIP).

Realisasi serapan APBD per Agustus baru 39,3 persen atau baru Rp 472 T. Mengingat Inflasi dinilai sangat penting karena menyangkut perut orang banyak, maka Kepala Daerah diminta harus bekerja lebih keras agar inflasi bisa diturunkan ke bawah level 5 persen.

"Provinsi harus tahu posisi inflasi berapa, angka amannya berapa. Nanti saya ke daerah jangan gelagapan kalau ditanya gak ngerti," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjelaskan, bahwa tiga hal yang terkait perkembangan prospek inflasi serta kebijakan pengendalian inflasi yang ditempuh, yakni Inflasi pada Juli 2022 mencapai 4,94 persen, masih lebih rendah dari negara lain tetapi melebihi dari batas atas sasaran 3 persen plus minus 1 persen, terutama disebabkan oleh tingginya inflasi kelompok pangan bergejolak yang mencapai 11,47 persen yang meskinya tidak lebih dari 5 persen atau maksimal 6 persen.

Kemudian, Kebijakan Fiskal yang dilakukan adalah kebijakan dalam bentuk subsidi untuk energi listrik, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan harga listrik yang tinggi. Kebijakan fiskal sendiri bertujuan untuk menjaga stabilitas harga barang dan mampu menjaga stabilitas kondisi ekonomi negara.

Terakhir, Kebijakan moneter, BI melakukan kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Hal tersebut dilakukan agar harga dalam negeri tidak naik karena gejolak global. BI juga telah melakukan pengendalian likuiditas yang bertujuan agar perbankan dapat terus menyalurkan kredit. Sebagaimana diketahui bahwa, kredit perbankan saat ini melebihi 10 persen , bahkan UMKM lebih dari 16 persen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. (Kominfo-lmj/Ad)

Sumber : https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXGLgZJp

Baca Artikel Lainnya :