- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
DPRD Minta Instansi Pemerintah Sinergi Dukung Majunya UKM Lumajang

Keterangan Gambar : DPRD Minta Instansi
Sukodono - Lewat Dewan Mendengar, Wakil Ketua DPRD Lumajang H. Bukasan meminta jajaran pemerintahan sinergi dalam membangun kemajuan Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal. Pemerintah harus bisa menfasilitasi tentang pengurusan ijin produksi, operasional, layanan keuangan hingga pemasarannya.
"Harus ada sinergi antar lembaga di pemerintahan dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya UKM di Lumajang," ujar Bukasan saat talkshow di Radio Gloria FM, Selasa (25/10/2022).
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) bisa memfasilitasi dengan pinjaman lunak, Dinas Perijinan menfasilitasi pengurusan ijin, Dinas Pariwisata melakukan promosi dan lainnya. Sehingga produk yang dihasilkan UKM di Lumajang terjamin dan tentunya berkualitas.
Meski sudah ada Perbup tentang 30 persen produk UKM harus masuk di toko ritel modern, namun secara kualitas juga harus diperhatikan. Sebab, toko ritel modern akan memasukan barang, tentunya dengan standat tertentu. "Jika tidak sesuai standart mereka, maka produk UKM Lumajang sulit masuk ke ritel modern," jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Samsul Nurul Huda SE, Kabid Usaha Mikro dan Industri DKUKMPP menyatakan, memang ada sejumlah kendala produk UKM Lumajang belum bisa masuk ke toko ritel modern. Salah satunya masih banyak produk UKM tidak memiliki ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Ada juga soal packaging, yang tidak sesuai dengan rak toko ritel modern.
"Kita akan terus menfasilitasi UKM di Lumajang untuk maju, kita sudah menfasilitasi pembuatan NIB, rencana juga akan melakukan pendampingan pengurusan ijin lainnya," pungkasnya.(Yd/red)
Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.
Baca Artikel Lainnya :
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Evaluasi Dilakukan Terhadap 718 Tenaga Pengajar Honorer di Lumajang