- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
Ini Cerita Penanganan Dugaan Korupsi Bibit Pisang Mas Kirana Lumajang

Keterangan Gambar : Ini Cerita Penangana
Lumajang - Polemik penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit pisang mas Kirana berawal dari rilis Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 21 Juli 2022, sehari menjelang peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA). Rilis disampaikan langsung oleh Kasi Pidana Khusus (Pidsus) yang saat itu dijabat oleh Lilik Prasetyo SH,. MH.
Meski sudah menyatakan kasus tersebut naik pada tahap penyidikan, namun Kejaksaan Lumajang belum menetapkan satupun tersangka dalam kasus tersebut. Kejaksaan saat itu berjanji, dalam waktu dua minggu akan segera mengumumkan nama-nama siapa yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi tersebut.
Namun, hingga Kajari dan Kasi Pidsus pindah tugas dan sudah berlalu setahun lebih, perkara tersebut belum ada tersangkanya. Masyarakat Lumajang terutama mahasiswa kemudian bertanya-tanya, mengapa penanganan kasus tersebut molor hingga setahun.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lumajang kemudian melakukan aksi demo menanyakan penanganan kasus tersebut pada tanggal 8 Agustus 2022 lalu. Pihak kejaksaan kemudian beralasan masih menunggu hasil audit dari Kementerian Pertanian yang menghitung kerugian negara.
Kasus tersebut juga sudah dibawa ke jalur hukum dengan dilakukan pra peradilan oleh Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Kabupaten Lumajang. Bahkan, sidang pra peradilan sudah dua kali disidangkan di Pengadilan Negeri Lumajang.
Khoirul Hasan, Ketua Cabang PMII Lumajang meminta agar Kejaksaan segera memperjelas kasus tersebut. Jika memang tidak bisa membuktikan, maka segera dilakukan penghentian penyidikan. Namun, jika memenuhi unsur, maka segera tetapkan tersangka.
“Kita ingin ada kejelasan hukum agar tidak menimbulkan kegelisahan berkepanjangan bagi orang-orang yang terlibat,” terang Hasan usai aksi demo PMII yang kedua, Kamis (21/09/2023).
Dalam rilis Kejaksaan sebelumnya, dana pengadaan bibit pisang mas Kirana bersumber dari APBN dengan nilai Rp1.485.484.000 pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang. Dimana, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 800 juta rupiah.(Yd/red)
Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.
Baca Artikel Lainnya :
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
- Jelajah Wisata Lumajang Bersama Komunitas Touring Motor
- Evaluasi Dilakukan Terhadap 718 Tenaga Pengajar Honorer di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung