Penghapusan Honor Guru Non NIP, DPRD Lumajang : Itu Soal Goodwill Saja

Lumajang - Polemik penghapusan honor guru Non NIP dengan alasan temuan BPK terus dapat sorotan. Supratman, Ketua Komisi D DPRD Lumajang menyatakan bahwa pemerintah dalam melakukan penganggaran harus mematuhi aturan termasuk rekomendasi BPK. Namun, apalah guna program dan kegiatan yang sesuai aturan namun tak berdampak positif bagi masyarakat.

Honor guru Non NIP sangat baik untuk mendukung program pendidikan di Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, OPD pengampu harus bisa memberikan argumentasi terhadap hasil pemeriksaan BPK soal honor guru Non NIP. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mencarikan solusi, agar guru Non NIP tetap dapat honor tanpa melanggar aturan.

“Intinya soal goodwill dari pemimpin Lumajang, jika ada goodwill untuk majunya pendidikan pasti ada jalan,” jelas politisi PDI Perjuangan itu saat talk show di Radio Gloria FM, (02/07).

Sementara itu, Yusuf Ageng Pangestu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang menyatakan pihaknya sedang mencari referensi di daerah lain soal honor guru Non NIP. Selama 10 tahun lebih pemberian honor Non NIP kepada ribuan guru honorer di Lumajang tidak pernah ada masalah. Namun pada 2024 hasil LHP BPK tahun anggaran 2023 ditemukan hibah yang tak sesuai aturan.

“Kami sangat memohon ma’af kepada para guru honorer, kita akan cari solusi dan akan mencari cara dengan studi banding ke daerah-daerah lain, bagaimana cara memberikan honor bagi guru honorer tanpa menyalahi aturan,” pungkasnya.(Yd/red)

Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.

Baca Artikel Lainnya :

1. Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
2. Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
3. Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
4. Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
5. Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun