Perangkat Daerah dan Pemdes di Lumajang Diminta Tingkatkan Sinergisitas untuk Tekan Angka Kemiskinan dan Stunting
Pj. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni (Yuyun) meminta, agar perangkat daerah dan kepala desa di Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan sinegisitas dalam menurunkan angka kemiskinan, stunting dan pengendalian inflasi di wilayahnya.

Image: Perangkat Daerah dan...

j. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni (Yuyun) meminta, agar perangkat daerah dan kepala desa di Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan sinegisitas dalam menurunkan angka kemiskinan, stunting dan pengendalian inflasi di wilayahnya.

"Sinergi itu penting. Kami, di Pemkab Lumajang sangat membutuhkan dukungan dari seluruh pemerintah desa semuanya, sehingga program yang kita gagas bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lumajang," ujar dia saat beraudiensi bersama perwakilan dari Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Lumajang, bertempat di Gedung Panti PKK Lumajang, Rabu (1/11/2023).

Menurut Yuyun, program Pemkab Lumajang tanpa adanya dukungan seluruh kepala desa tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, semua stakeholder harus bersinergi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Lanjut dia, hal tersebut sebagai upaya menindaklanjuti arahan dari Presiden RI, Joko Widodo kepada kepala daerah se-Indonesia, terkait beberapa point utamanya dalam menurunkan angka kemiskinan, stunting dan pengendalian inflasi di wilayahnya.

“Angka kemiskinan di Kabupaten Lumajang pada Maret 2022 mencapai 9,06 persen, dan mengalami penurunan 0,13 persen pada Maret 2023 menjadi 8,93 persen,” kata dia.

Sementara, terkait daya beli masyarakat Lumajang mengalami kenaikan dari Rp353.000 kini menjadi Rp380.000. Sedangkan, angka Inflasi di Kabupaten Lumajang relatif stabil dan bahkan mengalami penurunan.

"Saya berterima kasih kepada seluruh kepala desa yang sudah berkenan memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait itu agar nantinya kita bisa intervensi, sehingga kedepannya akan ada program yang sesuai dengan harapan semua," terangnya.

Yuyun menambahkan, bahwa salah satu programnya adalah memajukan UMKM dan membuat marketing. Selain itu, setiap desa juga harus mempunyai 1 (satu) produk unggulan.

"Pejabat Pemda harus mampu mempromosikan produk UMKM dan membelinya minimal per minggu Rp100.000, nanti kita juga akan membuatkan aplikasi katalognya," imbuh dia. (Kominfo-lmj/Ad)

Sumber : https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXGMgpZu

Baca Artikel Lainnya :