- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
Tunjangan Non NIP Dihapus, Guru Madrasah di Lumajang Meradang

Keterangan Gambar : Tunjangan Non NIP Di
Lumajang - Kabar akan dihapusnya tunjangan guru Non NIP membuat ribuan guru madrasah meradang. Bahkan, semua guru Non NIP mulai tingkat TK, RA, MI, MTs terancam tak akan lagi mendapatkan tunjangan dari Pemkab Lumajang sebesar 500 ribu perbulannya.
Para guru Non NIP yang terancam tak dapat tunjangan dari APBD Lumajang Lumajang tersebut menjadi resah. Bahkan, keresahan itu ditunjukkan dalam bentuk flyer bertuliskan "Turut berduka cita atas meninggalnya Hati Nurani PEMKAB Lumajang" yang beredar di sejumlah group Media Sosial. Selain flayer, video dengan narasi yang sama juga tersebar di sejumlah Group WhatsApp Lumajang.
Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten Lumajang, Hasan Basri mengaku khawatir meski hanya sebatas isu. Menurutnya tunjangan guru Non NIP yang 10 tahun lebih diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang sangat berarti bagi Guru swasta.
"Meskipun ada pengurangan nominal dari Rp.500 ribu kemudian pada tahun 2024 akan menjadi Rp.250 ribu kami terima mas, tapi kalau benar dihapus ini yang kami tidak habis pikir," jelas Hasan Basri, Minggu (30/06/2024).
Sebagai ketua KKM MI Lumajang, dirinya akan berupaya maksimal memperjuangkan hak guru yang semestinya diberikan oleh pemerintah kepada insan pendidik tanpa terkecuali. "Aturannya kan jelas 20% dari APBN atau APBD digunakan untuk kepentingan Pendidikan", pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Yusuf Ageng Pangestu mengatakan jika rencana penghentian hibah tunjangan Guru Non NIP ini mengikuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kami selaku pelaksana tidak boleh melanggar aturan dan harus melaksanakan rekomendasi BPK mas," jelasnya
Sebagaimana diketahui, tunjangan Guru Non NIP merupakan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lumajang. Hibah bagi insan pendidik di Lumajang tersebut sudah berjalan sekitar 10 tahun.(Yd/Red)
Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.
Baca Artikel Lainnya :
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Penguatan Jaringan KKN di Malaysia oleh STKIP PGRI Lumajang
- Jelajah Wisata Lumajang Bersama Komunitas Touring Motor
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa