Jawa Timur Waspadai Penyebaran PMK, Keputusan Darurat Bencana Diterbitkan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025. Keputusan ini dikeluarkan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit yang menyerang hewan ternak seperti sapi, kerbau, domba, kambing, dan babi dengan tingkat penularan mencapai 90-100%.

Image: Jawa Timur Waspadai ...

Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025. Keputusan ini dikeluarkan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit yang menyerang hewan ternak seperti sapi, kerbau, domba, kambing, dan babi dengan tingkat penularan mencapai 90-100%.

Pejabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari meningkatnya kasus PMK di wilayah Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Lumajang.

Penyakit Mulut dan Kuku tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan sektor peternakan, sehingga perlu langkah cepat dan terukur untuk pengendalian.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Januari 2025 hingga kondisi dinyatakan terkendali oleh otoritas veteriner setempat. Dengan status darurat ini, pemerintah daerah akan fokus pada:

1. Pengawasan ketat terhadap pergerakan hewan ternak untuk mencegah penyebaran wabah.

2. Penyemprotan disinfektan di fasilitas peternakan dan area terdampak.

3. Pelaksanaan vaksinasi darurat untuk meningkatkan imunitas hewan ternak.

4. Edukasi kepada peternak tentang cara penanganan hewan yang terinfeksi dan upaya pencegahan.

Masyarakat, terutama peternak, diimbau untuk melaporkan segera jika menemukan gejala PMK pada hewan ternaknya, seperti luka di mulut dan kuku, demam tinggi, serta penurunan nafsu makan. 

Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah kabupaten/kota, untuk bersama-sama menangani masalah ini demi keberlangsungan sektor peternakan di Jawa Timur.

Saat dimintai keterangan melalui pesan singkatnya, Sabtu (25/1/2025), Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Lumajang, drh Endra Novianto menerangkan, bahwa masyarakat lumajang diimbau untuk tidak panik dan tetap tenang, serta mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah seperti, penutupan sementara pasar hewan dari tanggal 20 hingga 31 Januari 2025.

Lanjut dia, hal ini dilakukan untuk meminimalisir laju penularan PMK disamping petugas DKPP meningkatkan imun ternak melalui vaksinasi.

"Pemberantasan PMK tidak bisa dilakukan sendirian oleh DKPP tapi membutuhkan kerja sama dan partisipasi semua pihak seperti pelaku usaha peternakan, aparat pemerintah serta masyarakat umum Kabupaten Lumajang," terang dia.

Dirinya berharap, dengan kerja sama yang solid, wabah PMK dapat segera diatasi dan aktivitas peternakan kembali normal.

Informasi lebih lanjut dan bantuan terkait PMK dapat diperoleh melalui hotline Dinas Peternakan Jawa Timur. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan merespons situasi ini hingga tuntas. (MC Kab. Lumajang/An-m)

Sumber : https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXGOgZhv

Baca Artikel Lainnya :