Komisi A DPRD Bicara Soal Nasib Honorer Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Lumajang membicarakan tentang nasib tenaga honorer di lingkungan Pemkab Lumajang. Pasalnya, akhir tahun 2023 tenaga honorer dikabarkan sudah tidak ada lagi. Hal itu menjadi keresahan bagi tenaga honorer di lingkungan Pemkab Lumajang.

Ahadi Apriyanto, Kabid Pengadaan/Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang menyatakan, selaku pemerintah sudah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mengakomodir aspirasi dari tenaga honorer. Namun, karena memang regulasi, sehingga tidak semua aspirasi bisa terwadahi.

“Dulu kita mengenal sebutan PNS dan Non PNS, kemudian berubah menjadi ASN dan PPPK,” ujar Ahdi saat talk show di Radio Gloria FM bersama Hj. Nur Hidayati M.Si, anggota anggota Komisi A DPRD Lumajang.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) melalui suratnya tertanggal 25 Juli 2023 sudah menjelaskan status pegawai non ASN. “Dari isi surat itu, tenaga non ASN masih diakomodir,” jelasnya.

Namun, tenaga non ASN atau honorer untuk menjadi tenaga PPPK atau ASN memang harus mengikuti sejumlah tes sesuai dengan kebutuhan. Namun, ada prioritas bagi tenaga non ASN yang mendaftar dan tentunya sesuai dengan kebutuhan. “Tenaga non ASN jika ingin jadi ASN dan PPPK memang harus ikut ujian,” terangnya.

Hj. Nur Hidayati menyatakan dari data, hingga Agustus 2023 jumlah ASN di Lumajang sebanyak 5.648, sedangkan PPPK sebanyak 1.113, sedangkan tenaga honorer 6.444. Menurutnya, awal dirinya menjadi DPRD jumlah ASN di Lumajang sekitar 14 ribu. Setiap tahun banyak yang pensiun, saat ini hanya tersisa 5 ribuan saja, karena tidak ada rekrutmen ASN untuk mengurangi beban belanja pegawai.

“Soal tenaga honorer bisa diterima menjadi ASN atau PPPK itu tergantung keberuntungan. Namun, Pemerintah daerah wajib mencarikan solusi bagi tenaga honorer yang kurang beruntung,” jelas politisi NasDem itu.

Soal PPPK, prosesnya tersentral oleh pusat, mulai dari jumlah dan formasi, namun yang membayar tetap daerah. Nur Hidayati mengusulkan, agar rekrutmen PPPK bisa dilakukan daerah, karena yang membayar daerah. “Ini aspirasi ya, bisa diusulkan ke pemerintah pusat, agar daerah bisa mensejahterakan tenaga honorer yang sudah mengabdi dan bisa diangkat menjadi PPPK,” pungkasnya.(Yd/red)

Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.

Baca Artikel Lainnya :

1. Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
2. Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
3. Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
4. Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
5. Jelajah Wisata Lumajang Bersama Komunitas Touring Motor