- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
Ribuan Guru Non NIP Akan Demo Pj Bupati dan Sekda Lumajang

Keterangan Gambar : Ribuan Guru Non NIP
Lumajang - Sekitar 8 ribu guru Non NIP mulai dari guru TK, RA, PAUD, MI, MTs, SD dan SMP Swasta akan mengepung kantor Pemkab Lumajang, Senin 8 Juli 2024. Para guru akan menemui Penjabat (Pj) Bupati dan Sekda Lumajang untuk menanyakan soal kejelasan honor guru Non NIP yang tiba-tiba dihapus per-Juli 2024.
Hasan Basri, Ketua KKMI Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa konsolidasi sudah selesai antara semua guru Non NIP dari semua tingkatan. Hari Senin semua guru akan datang dan akan melakukan istighosah dan tahlil bersama untuk mengetuk hati nurani Pj Bupati Lumajang dan Sekda Lumajang agar lebih berpihak pada para guru-guru Non NIP.
“Kita ingin mengetuk hati nurani para pimpinan kita, agar lebih perhatian pada dunia pendidikan terkhusus nasib para guru Non NIP,” jelas Hasan, Sabtu (06/07/2024).
Sebelumnya, PMII se-Lumajang juga melakukan demo menuntut Pj Bupati dan Sekda Lumajang untuk mundur. Pasalnya, PMII menilai banyak program-program yang pro rakyat yang tiba hilang pada APBD 2024. Program pro rakyat yang hilang seperti bantuan seragam gratis, bansos beasiswa, honor guru ngaji, Bosda Madrasah Diniyah (Madin).
Tak hanya itu, sejumlah program pro rakyat masa kepemimpinan Bupati Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Indah Amperawati juga dihapus seperti melahirkan gratis dan santunan kematian. Untuk honor guru Non NIP, Pemerintah beralasan adanya temuan BPK yang tidak memperbolehkan hibah honor guru Non NIP tidak bisa dilakukan berturut-turut setiap tahun.(Yd/red)
Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.
Baca Artikel Lainnya :
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Jelajah Wisata Lumajang Bersama Komunitas Touring Motor
- Ketersediaan Gas LPG 3Kg di Lumajang Diterapkan dengan Kebijakan Terbaru
- Keberhasilan Pelaksanaan PKM Internasional di Malaysia
- Evaluasi Dilakukan Terhadap 718 Tenaga Pengajar Honorer di Lumajang