- Rekaman Kamera Ungkap Aksi Pembegalan Terhadap Siswi SMK di Lumajang oleh Empat Pelaku
- Konferensi Wilayah PII Jatim ke-34 Resmi Dibuka, Fokus pada Regenerasi Pemimpin Muda
- Workshop Internasional di STKIP PGRI Lumajang Fokus pada Integrasi Soft Skills dan Kewirausahaan
- Dukungan Terhadap Pembentukan 205 Koperasi Merah Putih untuk Memperkuat Ekonomi Desa di Lumajang
- Kejadian Begal Terjadi Saat Cuaca Buruk di Lumajang
- Dukungan Terhadap Industri Kreatif Melalui Gala Premier Film Terbaru di Lumajang
- Warga Menghadang Mobil Penegak Hukum Setelah Operasi Tambang Pasir Ilegal di Lumajang
- Audiensi Komisi A DPRD dengan PPDI Lumajang Terkait Isu Perangkat Desa
- Insiden Pagi di Jalan Raya Lumajang Mengakibatkan Luka Bacok Parah
- Penemuan Jenazah Pria Tak Dikenal di Sisi Jalan Ranuyoso
Inggris Jadi Pelabuhan Aman untuk Crypto dengan Aturan Baru
News UK to become ‘safe harbor’ for crypto with new draft rules — Experts by Amin Haqshanas /news/uk-safe-harbor-crypto-draft-regulation

Keterangan Gambar : Inggris Jadi Pelabuh
UK Unveils Comprehensive Regulatory Regime for Cryptocurrencies
UK Finance Minister Rachel Reeves telah mengumumkan rencana untuk "sistem regulasi yang komprehensif" yang bertujuan untuk menjadikan Britania Raya sebagai pemimpin global dalam aset digital. Berdasarkan pernyataan UK Treasury, rencana tersebut akan menetapkan syarat transparansi, perlindungan konsumen, dan daya tahan operasional bagi pelaku bisnis aset digital, serta menetapkan enam kegiatan yang terregulasi baru, termasuk trading, custody, dan staking crypto.
Dalam rencana tersebut, pemerintah UK tidak memilih untuk menetapkan sistem regulasi "ringan" seperti Uni Eropa dengan pasal Markets in Crypto-Assets (MiCA), tetapi ingin menerapkan sistem regulasi keuangan yang sama seperti yang digunakan untuk aset tradisional. Hal ini termasuk persyaratan modal, standar governance, aturan penipuan pasar, dan wewenang pelaporan.
Para eksekutif di industri aset digital mempredictikan bahwa rencana tersebut dapat membantu memulai era baru di UK, dengan kesadaran dan kepastian yang diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur keuangan digital di negara itu.