Pemkab Lumajang Targetkan MCP 100, Perkuat Komitmen Pemerintahan Bersih
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu indikatornya adalah Monitoring Center for Prevention (MCP), yang tahun ini ditargetkan mencapai nilai sempurna, yakni 100.

Image: Pemkab Lumajang Targ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu indikatornya adalah Monitoring Center for Prevention (MCP), yang tahun ini ditargetkan mencapai nilai sempurna, yakni 100.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), menegaskan pentingnya peningkatan MCP sebagai salah satu upaya konkret dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Diseminasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 di Lantai III Nararya Kirana, Pemkab Lumajang, Jumat (21/3/2025).

"Kita harus terus meningkatkan MCP kita, kalau bisa kita targetkan nilai 100 untuk MCP," ujar Bunda Indah.

Pada 2024, nilai MCP Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan dari 93,70 menjadi 95,23. Capaian ini mendapat apresiasi dari Bunda Indah, yang menilai keberhasilan tersebut sebagai hasil dari sinergi antara berbagai pihak di lingkungan Pemkab Lumajang.

"Alhamdulillah, nilai kita naik dari 93,70 menjadi 95,23. Ini semua dapat dicapai berkat sinergi dan komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah," tuturnya.

Selain MCP, nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) juga menjadi perhatian, karena mencerminkan tingkat kepedulian serta integritas para pemimpin di level perangkat daerah. Menurutnya, peningkatan nilai SPI dan MCP harus berjalan selaras guna memastikan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Dalam kesempatan tersebut, Bunda Indah menyoroti pentingnya Fraud Risk Control (FRC) sebagai langkah pengendalian risiko kecurangan. Ia menekankan bahwa FRC harus diimplementasikan secara komprehensif agar mampu mendeteksi dan mencegah berbagai bentuk penyimpangan lebih dini.

"Pengendalian risiko, termasuk penerapan Fraud Risk Control (FRC), harus kita lakukan dengan serius. Ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi dan mencegah potensi kecurangan di setiap lini pemerintahan," jelasnya.

Bunda Indah berharap sistem FRC dapat berfungsi secara optimal, tidak hanya sebagai instrumen pencegahan, tetapi juga sebagai penghubung antarinstansi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

"Saya ingin sistem ini berfungsi lebih optimal, menjadi jembatan penghubung agar nilai SPI dan MCP kita selaras dan terus meningkat," pungkasnya.

Dengan strategi yang matang dan komitmen kuat, Pemkab Lumajang optimistis dapat mencapai MCP 100 serta memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerahnya. (Kominfo-lmj/Ard)

Sumber : https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXKFe5Jr

Baca Artikel Lainnya :