- Penangkapan Lima Tersangka Kasus Ganja oleh Satresnarkoba di Lumajang
- Proyek Pembangunan Pasar Agropolitan di Gerbang Wisata Senduro Lumajang Hampir Rampung
- Pelantikan Resmi Indah-Yudha, Janji Mewujudkan Pemerintahan Lumajang Tanpa Korupsi
- Pengaktifan Kembali KUD di Lumajang untuk Memperkuat Perekonomian Desa
- Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
Jaga Stabilitas Wilayah, Pj. Bupati Lumajang Ingatkan Netralitas Kepala Desa Menuju Pemilu
Pj. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni (Yuyun) mengimbau seluruh kepala desa (kades), agar menjaga netralitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Image: Jaga Stabilitas Wila...
Pj. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni (Yuyun) mengimbau seluruh kepala desa (kades), agar menjaga netralitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
"Saya minta seluruh Kades menjaga netralitas, sehingga kondusifitas dan stabilitas di masing-masing wilayah tetap terjaga," terang dia saat dimintai keterangan di sela kegiatannya, Kamis (30/11/2023).
Yuyun juga menerangkan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 29 menyebut, bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus politik huruf (g), dan ikut serta dan/atau terlibat kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah huruf (j).
Menurutnya, hal ini juga telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya pasal 280 ayat (2).
"Pada pasal 280 ayat (2) ditegaskan lagi bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutkan kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)," jelasnya.
Itu sebabnya, Pj. Bupati yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur itu berpesan, agar seluruh kepala desa dapat mengikuti aturan sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang.
"Apabila ada yang melanggar, ada konsekuensi sanksi yang akan diterima, baik itu sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, maupun sanksi pidana sebagaimana dijelaskan pada pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," pungkasnya. (Kominfo-lmj/Ard)
Sumber : https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXGNeZRs
Baca Artikel Lainnya :
- Gerbang Wisata Senduro Siap Sambut Wisatawan, Tahap Finishing Segera Rampung
- Mewujudkan Masyarakat Inklusif, HWDI Lumajang Perkuat Pemberdayaan Perempuan Disabilitas
- Harga Stabil! Lumajang Catat Deflasi Beruntun di Awal Februari
- Perkuat Ekonomi Desa, KUD di Lumajang Mulai Direvitalisasi
- Pendapatan Pajak Reklame Lumajang Terus Naik, Pemkab Optimalkan Kepatuhan Wajib Pajak
- Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD
- Dukungan Terhadap Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang dari Komisi A DPRD
- Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Lumajang, Simak Keuntungannya
- Keberhasilan Pelaksanaan PKM Internasional di Malaysia
- Wisuda Akbar Seribu Santri Madin Digelar di Pendopo Arya Wiraraja oleh FKDT Lumajang
- 081232290469
- Halo
- Assalamualaikum.. Mohon Ijin Mas Rian.. Saya Abdi dari JATIM.. saya memiliki project pribadi yaitu aplikasi AI (Artificial Intelligence) untuk pencarian hadist dan quran sesuai konteks yang di ajukan. barangkali para sahabat disini berkenan dan luang dap
- Maksud saya warna semir ?
- Tulis lgi list sama tanggalnya