Bunda Indah Komitmen Jalankan Tata Kelola Pemerintahan Transparan dan Akuntabel
Bunda Indah (Bupati Lumajang) berkomitmen untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah tentang Penguatan Tata Kelola Anggaran Pemerintah di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta Rabu, (19/03/2025).

Image: Bunda Indah Komitmen...

Bunda Indah (Bupati Lumajang) berkomitmen untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah tentang Penguatan Tata Kelola Anggaran Pemerintah di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta Rabu, (19/03/2025).

“Kami akan terus berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan dan anggaran dikelola dengan penuh integritas. Arahan dari KPK dalam rakor ini menjadi bekal penting bagi kami untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah hadir didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiani dan Sekda Kabupaten Lumajang, Agus Triyono. Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang bebas dari korupsi pasca pelantikan kepala daerah.

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah di wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Setyo Budiyanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan pentingnya menjaga integritas dan menghindari korupsi dalam pengelolaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa di daerah.

“KPK terus memantau penggunaan anggaran daerah, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang rawan korupsi. Oleh karena itu kami mendorong pengawasan yang lebih ketat agar dana publik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Ia juga meminta agar seluruh kepala daerah untuk menjaga transparansi dalam menjalankan tugasnya. Ia menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan internal di setiap daerah adalah langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

"Dengan adanya rakor ini, diharapkan semakin banyak daerah yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat" Ungkapnya.(Kominfo-lmj/Tom).

Sumber : https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXKFe49t

Baca Artikel Lainnya :