Ini Jumlah Pemilih Tetap dan TPS di Lumajang Pada Pemilu 2024

Lumajang - Komisi Pemilihan Umum setelah melakukan sejumlah tahapan akhirnya merilis jumlah pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Dari 21 Kecamatan di Lumajang, DPT pada Pemilu 2024 berjumlah 837.666 pemilih. Pemilih perempuan 427.559 dan pemilih laki-laki 410.107.

“DPT sudah disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lumajang tanggal 21 Juni 2023,” ujar Sohudi, anggota Komisioner KPU Lumajang bidang data, Rabu (21/06/2023).

Sedangkan jumlah pemilih per Kecamatan : Tempursari (25.731), Pronojiwo (27.376), Candipuro (54.701), Pasirian (68.459), Tempeh (64.875), Kunir (42.482), Yosowilangun (46.639), Rowokangkung (28.731), Tekung (26.887), Lumajang (63.482), Pasrujambe (31.233), Senduro (37.856), Gucialit (19.870), Padang (28.989), Sukodono (41.848), Kedungjajang (35.300), Jatiroto (35.720), Randuagung (52.037), Klakah (41.225), Ranuyoso (36.543) dan Sumbersuko (27.662).

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan dengan 198 Desa dan 6 Kelurahan. Pada Pemilu 2024 mendatang, jumlah TPS 3.322. “Jumlah pemilih perempuan di Kabupaten Lumajang lebih banyak dibanding jumlah pemilih laki-laki,” pungkasnya.(Yd/red) 

Artikel ini merupakan hasil ringkasan otomatis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Kami tidak dapat menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan. Kami menyarankan pembaca untuk memverifikasi konten ini dengan sumber yang lebih terpercaya. Kami juga tidak bermaksud jika ada kesamaan nama, tokoh atau instansi yang disebutkan dalam artikel ini. Artikel ini disediakan sebagai sarana belajar dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam menganalisis informasi yang solutif.

Baca Artikel Lainnya :

1. Persiapan Mencetak Generasi Emas oleh Lembaga Parenting di Lumajang
2. Begal Mengintai di Klakah Lumajang Saat Hujan Turun
3. Kolaborasi Antara PMat STKIP PGRI Lumajang dan MGMP Matematika SMP di Kabupaten Lumajang
4. Penguatan Jaringan KKN di Malaysia oleh STKIP PGRI Lumajang
5. Aliansi BEM se-Lumajang Protes Program Efisiensi yang Dinilai Tidak Memenuhi Kebutuhan Dasar di DPRD